SUMBAR- Pemerintah Kota Pariaman terlilit utang lebih dari Rp14 miliar rupiah. Diketahui ternyata utang tersebut bukan karena defisit di Pemko Pariaman melainkan karena tidak bagusnya manajemen keuangan.
PJ Wali Kota Pariaman Roberia mengatakan kepada Sumbarkita oleh sebab itu pihaknya fokus saat ini untuk melunasi utang tersebut.
Roberia juga mengatakan, saat ia diperintahkan oleh pusat untuk menjadi PJ di Pariaman, sampai di Pariaman ia mendapatkan kongkalikong management keuangan pemko itu.
"Maka dari itu, kami tengah berusaha melunasi semua utang tersebut. Jika utang lunas maka wali kota terpilih bakal fokus untuk kesejahteraan masyarakat Pariaman," ujar Roberia.
Ia juga menyinggung soal defisit yang selama ini dinilai sebagai alasan saja bagi pemerintah sebelumnya.
"Tahun 2025 defisit harus nol, bagaimanapun caranya. Itu kalau serius pasti bisa dilaksanakan kecuali OPD tidak mendukung," kata dia.
Menurut Roberia, membengkaknya defisit di Pemko Pariaman bukan pada posisi dapat di pertanggungjawabkan.
"Defisit pemko Pariaman bukan karena utang namun karena tidak bagusnya pertanggungjawaban," ulas Roberia.
Diberitakan sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat temukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan di Pemkot Pariaman pada 2023.
Perihal itu membuat Pemkot Pariaman mengalami defisit keuangan senilai Rp 14.321.431.138 yang berdampak pada kemaslahatan warga kota Tabuik itu.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Arif Agus dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan hasil temuan antara lain pengelolaan retribusi grosir dan pertokoan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM yang tidak sesuai ketentuan.
"Adanya belanja barang dan jasa meliputi belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan dengan jumlah sebesar Rp 1.903.941.732," tulis Arif Agus.
Selain itu, lanjut Arif, APBD Kota Pariaman pada 2023 mengalami defisit kas sehingga menimbulkan hutang yang harus segera dibayar
