SUMBAR- Persoalan honor Budi Setiawan (Ajo Buset) artis lokal Pariaman yang belum dibayarkan usai manggung pada acara HUT Kota Pariaman menjadi isu sentral yang menimbulkan polemik di tengah warga kota itu.
Perihal itu semakin hangat ketika beredarnya video Ajo Buset di berbagai medsos dengan narasi meminta Panitia HUT Pariaman segera membayarkan honornya.
Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Bulyandi dituding sebagai dalang di balik semua itu. Ia dicerca oleh beberapa pihak karena dinilai telah bikin malu warga Pariaman.
Menyoal semua itu, Harpen Agus Bulyandi yang kerap disapa Andi Cover membeberkan kepada Sumbarkita ia pun kaget dengan permasalahan itu.
Andi menjelaskan bahwa acara HUT Kota Pariaman itu tidak dianggarkan dengan uang APBD melainkan pokir dan uang pribadinya.
"Tidak menggunakan APBD daerah, bahkan dana pribadi yang dipakai dalam acara itu senilai Rp 70 juta," ungkap Andi, Kamis (1/8/2024).
Dia menjelaskan, soal honor Ajo Buset itu tidak secara langsung digawangi pihaknya melainkan melalui Fantasi Band.
"Uang honor itu seharusnya dibayarkan oleh Fantasi Band kepada Ajo Buset karena setoran untuk honor artis telah kami diberikan," ulasnya.
Andi menyayangkan karena beberapa pihak menuding dirinya yang acuh dan tidak membayarkan honor artis bahkan dianggap bikin malu masyarakat Pariaman.
Menurut Andi, banyak hal yang lebih besar untuk direspon oleh warga Pariaman bahkan hal itu menyangkut kemaslahatan warga.
Ia membeberkan bahwa utang Pemerintah Kota Pariaman lebih dari Rp14 miliar dan itu menyangkut soal harga diri pemerintahan dan masyarakat Pariaman.
"Coba lah bagi warga, yang menuding saya bikin malu Pariaman, apa tanggapannya soal utang Rp 14 miliar lebih itu," kata Andi.
Ketahuilah, lanjutnya, Pemko Pariaman belum membayarkan intensif Covid-19 tahun 2022 dan jasa pelayanan kesehatan tahun 2021 dan 2022 dengan total Rp Rp2,6 miliar.
"Ada juga tagihan kontraktor tahun 2022 yang belum dibayar oleh pemko Rp1,1 miliar. Hal ini telah disampaikan pada forum Paripurna tahun 2023," cetus Andi.
Menurut Andi, banyak lagi masalah pemko Pariaman ini yang indikasinya memusnahkan hak-hak warga Pariaman.
Disebutkannya juga perihal jalan non bajeter yang dikatakan tidak memakai APBD ternyata memakai uang pemerintah. Ada lagi masalah sekolah gratis yang hanya dinikmati oleh 40 persen warga Pariaman, selebihnya diisi oleh yang tidak berhak.
"Ayo warga Pariaman, kota kita tanggung jawab kita. Lihat lah lebih dalam, siapa sebenarnya dalang dalam masalah ini. Siapa sesungguhnya yang bikin coreng di wajah kota Pariaman ini," beber Andi
