Tampanan.com- Sengketa pemilu merupakan konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum.
Meskipun sistem telah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang dapat mencederai kualitas pemilu tetap ada.
Oleh karena itu, Ketua Bawaslu Kota Pariaman mengatakan penting adanya mekanisme kelembagaan yang dapat menyelesaikan dan memperjuangkan berbagai sengketa pemilu.
"Mekanisme ini bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran, memperbaiki proses pemilu, dan memulihkan legitimasi pemerintahan," ungkap Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Elmahmudi, MA, Senin (5/2).
Dijelaskannya, beberapa negara, termasuk Indonesia, membentuk institusi independen untuk penyelenggara pemilu dan mekanisme kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
"Nah pelanggaran pemilu dapat terjadi mulai dari perencanaan hingga perhitungan suara, mencakup pelanggaran administrasi dan pidana," katannya.
Pelanggaran ini, lanjutnya, tidak hanya mencederai kualitas pemilu, tetapi juga dapat membuat publik meragukan hasil pemilu yang berdampak pada legitimasi pemerintahan terancam, bahkan stabilitas sosial dan politik terganggu.
"Berbagai negara termasuk Indonesia, umumnya membagi penyelesaian sengketa pemilu menjadi dua terminologi, yaitu penyelesaian sengketa selama proses pemilu dan penyelesaian sengketa hasil pemilu," katanya.
Pemerintah pun membagi peran penyelesaian sengketa selama proses pemilu dan penyelesaian sengketa hasil pemilu pada instansi yang berbeda.
"Pembagian peran di antara institusi-institusi tersebut menjadi upaya untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan terhadap berbagai sengketa pemilu," ujarnya.
Menyoal itu semua, Bawaslu Pariaman mengundang peserta politik di kota itu untuk mendiskusikan terkait penyelesaian sengketa. Agenda tersebut berlangsung di Hotel Safari Inn, Kota Pariaman
