Pariaman – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Kota Pariaman, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih obat dan makanan yang aman, bermutu, serta memiliki izin edar resmi.
Acara yang berlangsung dengan antusias ini turut melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Mereka diberi pemahaman langsung tentang cara mengenali produk legal dan aman dikonsumsi, mulai dari mengecek izin BPOM hingga membaca label kemasan dengan teliti.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad menilai kegiatan ini sangat strategis dalam mendukung kesehatan publik. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak oleh produk ilegal yang berpotensi membahayakan.
“Ini penting untuk warga. Dengan edukasi langsung seperti ini, masyarakat jadi tahu mana produk yang aman dikonsumsi dan mana yang patut diwaspadai,” ujar Yota saat ditemui usai acara.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, yang menjadi inisiator kegiatan, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan.
“Jangan sampai karena ketidaktahuan, kita memberikan obat atau makanan yang justru membahayakan. Ini bisa berdampak buruk, terutama bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Balai Besar POM di Padang, Hilda Murni, serta dua anggota DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora dan Hamdani. Materi edukasi disampaikan langsung oleh Azfrianty Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dari BPOM Padang.
Dalam sesi interaktif, peserta diajak aktif berdiskusi seputar tips menjadi konsumen cerdas. Mereka juga dilatih mengenali produk yang telah mengantongi izin edar, memahami peran label kemasan, serta mewaspadai produk yang tidak jelas asal-usulnya.
BPOM mengimbau masyarakat agar tidak tergoda iklan bombastis dari produk yang belum teruji dan tidak terdaftar secara resmi.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait keamanan pangan dan obat-obatan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari produk-produk berisiko.
